Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Merespon COVID-19

A. KEBIJAKAN UNTUK DUNIA USAHA:

APBN menjaga dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi Indonesia bertumbuh.

Kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pelaku Usaha dan UMKM:

  1. PPh 21 ditanggung pemerintah bagi 440 sektor industri pengolahan yang merupakan perusahaan KITE, berlaku April sampai September 2020.
  2. Pembebasan PPh 22 impor kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE berlaku hingga 30 September 2020.
  3. Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE berlaku hingga September 2020.
  4. Percepatan restitusi PPN bagi 102 sektor tertentu atau perusahaan KITE yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp5 miliar.
  5. Penurunan tarif umum PPh Badan dari 25% menjadi 22% tahun 2020 dan 2021, serta 20% tahun 2022.
  6. Penurunan tarif PPh Badan Go Public 3% lebih rendah dari tarif umum.
  7. Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik.
  8. Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.
  9. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
  10. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
  11. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
  12. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19.
  13. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
  14. Penyederhanaan/pengurangan jumlah lartas aktivitas impor untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku.
    • Pengurangan jumlah lartas impor, untuk perusahaan yang berstatus produsen (tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya).
    • Simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu K/L (duplikasi) berupa hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat, dan makanan.
    • Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam industri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang, dll.
  15. Penyederhanaan / pengurangan jumlah lartas aktivitas ekspor untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing:
    • Pengurangan lartas ekspor sebanyak 749 kode HS (55,19%) dari jumlah lartas ekspor eksisting (1.357 HS) atau 6,91% dari BTKI 2017: Ikan dan produk ikan (Health Certificate) 443 kode HS (4,09%) dari total BTKI 2017; Produk industri kehutanan (V-Legal) 306 kode HS (2,82%) dari total BTKI 2017.
    • Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir di negara tujuan. Contoh: V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.
  16. Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders (perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi) untuk meningkatkan kelancaran arus barang untuk menekan biaya logistik. a).Lartas diproses dengan auto respond atau auto approval,
    b).Penghapusan LS terhadap komoditas yang diwajibkan,
    c).Bea Cukai mengirimkan laporan realisasi impor kepada K/L terkait
    d).Data reputable traders sudah disampaikan DJBC ke Kemendag (masih dalam proses penelitian),
    e).Diusulkan untuk dibuat satu peraturan yang mengatur pemberian relaksasi kepada reputable traders
  17. Pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor.
  18. Pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.
  19. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).

B. KEBIJAKAN UNTUK UMKM :

APBN melindungi masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat pandemi COVID-19, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK:

  1. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
  2. Pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun.
  3. Restrukturisasi kredit melalui peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar, dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
  4. Penundaan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan melalui restrukturisasi kredit bagi debitur program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang terdampak COVID-19.
  5. Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.
  6. Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi.
  7. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.

(Sumber: Kemenkeu RI)